Kontraktor Minta Pemda Keluarkan Eskalasi Harga

Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Jabar, meminta pemerintah daerah di tingkat provinsi dan Kota/Kab mengeluarkan eskalasi harga (penyesuaian). Hal itu menyusul terjadinya berbagai kenaikan harga bahan material kontruksi, akibat rencana kenaikan BBM.

“Saat ini hampir semua harga material naik, termasuk berbagai bahan utama seperti aspal, besi, dan semen. Secara umum kenaikannya mencapai 30%, Sekalipun BBM nya tidak jadi naik, harga-harga yang sudah naik tidak turun lagi,” ujar Ketua Umum Gapeksindo Jabar, Ali Abudan, Rabu (4/4).

Menurut Ali, yang baru terpilih menjadi Ketua Umum untuk 2012-2017 dalam Musda III Gapeksindo Jabar akhir pekan lalu, kondisi tersebut menjadi masalah besar bagi kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan tahun 2012.

Pasalnya semua proyek pemerintah yang ada saat ini, penetapan nilainya menggunakan harga perkiraan satuan (HPS) yang didasarkan asumsi tidak ada kenaikan BBM.

Hal tersebut membuat kontraktor mengalami kekurangan dana, untuk memenuhi spesifikasi pekerjaan yang sudah disepakati. Karena terjadi ketidaksesuaian harga yang mencolok, pada saat mengikuti lelang dan sewaktu pelaksanaan pembangunan.

Oleh karena itu, diperlukan eskalasi, untuk menambah kekurangan dana proyek, akibat perbedaan harga mencolok yang dipicu oleh isu kenaikan BBM.

“Mumpung saat ini memang baru beberapa proyek APBD provinsi dan APBD Kota/Kab. yang dilaksanakan, sehingga masih tersedia waktu untuk menyiapkan ekskalasi harga. Apalagi Pemerintah pusat juga sudah memberi sinyal, BBM akan tetap naik dalam enam bulan ini. Harga-harga yang sudah naik saat ini tidak akan turun, malah berpeluang naik lai,” katanya.

Ditambahkan, eskalasi harga pada saat ini menjadi kebutuhan sangat mendesak, karena kenaikan harga yang terjadi sangat tinggi. Berbeda dengan saat harga BBM naik tahun 2005, kenaikan harga material rata-rata hanya berkisar 12%-13%.

Untuk itu, ketika ekskalasi diberikan (saat itu besarannya 10%) relatif terlambat, masih bisa ditangani oleh kontraktor.

Berkaitan dengan kemungkinan yang terjadi jika ekskalasi harga tidak dilakukan, Ali engkhawatirkan akan terjadinya gejolak di sektor konstruksi Jabar. Akan banyak kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, karena kekurangan dana.

Di sisi lain, Pemerintah juga dirugikan dengan banyaknya proyek tidak selesai, spesifikasi hasil pekerjaan di bawah standar, dan penyerapan anggaran yang terhambat.

“Tentunya agar kebijakan ekskalasi harga bisa efektif, diperllukan besaran yang proprsional dengan kenaikan yang terjadi. Jangan karena sebelumnya 10%, kali inipun disamakan 10% juga,” katanya.

Sementara Ketua LPJKD (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi daerah) Jabar. Indrato, mengatakan eskalasi harga saat ini memang diperlukan, mengingat fakta di lapangan berbagai harga material terus mengalami kenaikan. Namun menurutnya perlu beberapa waktu, untuk bisa menetapkan ekskalasi tersebut.

“Untuk menetapkan ekskalasi perlu dihitung terlebih dahulu berapa-berapa kenaikannya. Oleh karena itu perlu beberapa waktu sampai terjadi keseimbangan harga yang baru, baru ditetapkan berapa persen eskalasinya. Tapi memang harus udah dipersiapkan sejak sekarang, apalagi kenaikan BBM tampaknya tetap akan terjadi dalam enam bulan ini,” katanya.... (Pikiran Rakyat On Line 5/4/12)